Negara Islami, Bukan Negara Islam продвижение сайтов Category: Berita Published on Friday, 18 January 2013 01:53 Written by ahmad muttaqin Hits: 8 Perdebatan relasi Islam dan negara hingga kini masih kontekstual diperbincangkan. Hal ini terkait dengan konstruk Negara-bangsa (nation-state) yang oleh beberapa kalangan dianggap gagal mewujudkan kesejahteraan sosial. Islam dengan ajaran yang menyeluruh dan komplit memiliki prinsip-prinsip dasar pemerintahan (khilafah) yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai dasar pembentukan negara. Dalam konteks sejarah, khilafah islamiyah tidak bisa lepas dari praktik pemerintahan yang dijalankan oleh empat sahabat Nabi Muhammad SAW periode pertama yang disebut Khulafa al-Rasyidun. Apabila khilafah islamiyah didasarkan pada praktik Khulafa al-Rasyidun maka akan tampak tidak adanya aturan baku tentang bagaimana pemerintahan dikelola. Suksesi kepemimpinan misalnya, keempat khalifah awal ini proses peralihan kepemimpinannya berbeda-beda. Tesis bahwa rendahnya kemanusiaan dapat diurai melalui penggantian konsep nation-state dengan khilafah islamiyah terkesan emosional. Bahkan dalam beberapa hal sekedar menampilkan sesuatu yang “asal” berbeda dengan konsep sebelumnya. Kondisi ini diperparah dengan labelisasi dari upaya-upaya identifikasi ideologis konsep kenegaraan yang dipertentangkan. Khilafah islamiyah berasal dari konsep Islam, sedang nation-state berasal dari barat dan non Islam. Pemosisian yang berhadap-hadapan ini memicu tindakan-tindakang yang tidak produktif dan meningkatkan tensi hubungan antara Islam dan non Islam. Indonesia lahir dalam situasi sosial yang majemuk baik dari sisi kesukuan, kedaerahan, maupun agama. Secara filosofis, negara dibentuk untuk member perlindungan terhadap warga yang beragam tersebut. Dengan demikian, negara berkewajiban merumuskan sebuah formula yang memungkinkan setiap warganya memperoleh pelayanan, perlindungan, dan perlakuan sama tanpa diskriminasi berdasar latar belakang sosial dan agamanya. Berdasar pertimbangan ini, Indonesia melalui tokoh pendiri Negara merumuskan konstitusi yang akomodatif dan memberikan apresiasi terhadap semua perbedaan yang dimiliki warganya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah formula untuk mewujudkan kemanusiaan dalam perbedaan-perbedaan di dalamnya. Persoalan kemudian, konstitusi dasar tersebut dalam perkembangannya mengalami banyak tafsir. Secara ekonomi-politik, tafsir yang dikembangkan sarat dengan kepentingan dan perspektif subyektif pelakunya. Hal ini dimungkinkan karena demokrasi sebagai pilihan warga bernegara membuka peluang bagi siapapun melakukan pembacaan dan penafsiran terhadap konstitusi. Islam sebagai Negara dengan pemeluk mayoritas di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap terbentuknya Negara ini. Tokoh-tokoh muslim dalam sejarahnya melakukan perjuangan dan bersama elemen lain merumuskan konsitusi dasar Negara. Oleh karena itu apabila ada statemen bahwa Indonesia menganus system politik sekuler yang menafikan keberadaan agama adalah kurang tepat. Secara tekstual mungkin benar bahwa Islam tidak eksplisit tercantum dalam konstitusi, tetapi secara substansi dan prinsip-prinsip dasar, Islam menjiwai konstitusi Indonesia. Demikian beberapa hal yang muncul dalam Diskusi Nasional dan Bedah Buku “Memahami Konstitusi, Memperkuat Demokrasi” yang digelar Pusat Studi Agama dan Kebudayaan (Pusaka) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Selasa (15/1). Hadir sebagai pembicara penulis buku “Syarah Konstitusi” KH. Masdar Farid Mas’udi, Pakar Hukum Pidana Noor Aziz Said, SH., MH, dan Pakar Hukum Islam Dr. Ridwan, M.Ag. Masdar menjelaskan bahwa cita-cita politik Islam tidak tendensius menjadikan semua Negara di bumi ini sebagai Negara Islam dalam pengertian yang tekstualis, tetapi lebih bagaimana ajaran Islam yang humanis, toleran, moderat diadaptasi oleh setiap Negara. Melalui adaptasi nilai-nilai Islam ini, tujuan bernegara mewujudkan kemanusiaan bisa terwujud. “Islam berkeinginan mewujudkan Negara islami, bukan Negara Islam”, jelas Masdar. Pembicara lain mengapresiasi upaya Masdar menyusun penjelasan (syarah) terhadap konstitusi Indonesia (UUD 1945). Upaya ini memperjelas kontribusi Islam terhadap Negara sekaligus member klarifikasi atas posisi Islam terhadap konsep nation-state yang oleh beberapa kalangan dianggap bersumber dari nilai dan prinsip di luar Islam. Sentilan cukup tajam disampaikan Nur Aziz Said yang menyatakan konstruk hukum di Indonesia tidak cukup representative mewujudkan kemanusiaan. Hal ini karena hukum di Indonesia banyak diintervensi oleh kelompok tertentu terutama pemilik modal. Akibatnya, hukum di Indonesia bernuansa kapitalistik dan memihak kelompok kaya dan berkuasa. Dua kelompok inilah yang kemudian berkonspirasi secara jahat menistakan kemanusiaan kelompok miskin dan tidak berdaya. “Komunitas muslim harus lebih agresif untuk merubahnya’, tegas Said. (aqen) установить joomla 2.5

Negara Islami, Bukan Negara Islam

 
Category: Berita
Published on Friday, 18 January 2013 01:53
Written by ahmad muttaqin
Hits: 8

Perdebatan relasi Islam dan negara hingga kini masih kontekstual diperbincangkan. Hal ini terkait dengan konstruk Negara-bangsa (nation-state) yang oleh beberapa kalangan dianggap gagal mewujudkan kesejahteraan sosial. Islam dengan ajaran yang menyeluruh dan komplit memiliki prinsip-prinsip dasar pemerintahan (khilafah) yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai dasar pembentukan negara.

 

Dalam konteks sejarah, khilafah islamiyah tidak bisa lepas dari praktik pemerintahan yang dijalankan oleh empat sahabat Nabi Muhammad SAW periode pertama yang disebut Khulafa al-Rasyidun. Apabila khilafah islamiyah didasarkan pada praktik Khulafa al-Rasyidun maka akan tampak tidak adanya aturan baku tentang bagaimana pemerintahan dikelola. Suksesi kepemimpinan misalnya, keempat khalifah awal ini proses peralihan kepemimpinannya berbeda-beda.

Tesis bahwa rendahnya kemanusiaan dapat diurai melalui penggantian konsep nation-state dengankhilafah islamiyah terkesan emosional. Bahkan dalam beberapa hal sekedar menampilkan sesuatu yang “asal” berbeda dengan konsep sebelumnya. Kondisi ini diperparah dengan labelisasi dari upaya-upaya identifikasi ideologis konsep kenegaraan yang dipertentangkan. Khilafah islamiyah berasal dari konsep Islam, sedang nation-state berasal dari barat dan non Islam. Pemosisian yang berhadap-hadapan ini memicu tindakan-tindakang yang tidak produktif dan meningkatkan tensi hubungan antara Islam dan non Islam.

Indonesia lahir dalam situasi sosial yang majemuk baik dari sisi kesukuan, kedaerahan, maupun agama. Secara filosofis, negara dibentuk untuk member perlindungan terhadap warga yang beragam tersebut. Dengan demikian, negara berkewajiban merumuskan sebuah formula yang memungkinkan setiap warganya memperoleh pelayanan, perlindungan, dan perlakuan sama tanpa diskriminasi berdasar latar belakang sosial dan agamanya. Berdasar pertimbangan ini, Indonesia melalui tokoh pendiri Negara merumuskan konstitusi yang akomodatif dan memberikan apresiasi terhadap semua perbedaan yang dimiliki warganya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah formula untuk mewujudkan kemanusiaan dalam perbedaan-perbedaan di dalamnya.

Persoalan kemudian, konstitusi dasar tersebut dalam perkembangannya mengalami banyak tafsir. Secara ekonomi-politik, tafsir yang dikembangkan sarat dengan kepentingan dan perspektif subyektif pelakunya. Hal ini dimungkinkan karena demokrasi sebagai pilihan warga bernegara membuka peluang bagi siapapun melakukan pembacaan dan penafsiran terhadap konstitusi.

Islam sebagai Negara dengan pemeluk mayoritas di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap terbentuknya Negara ini. Tokoh-tokoh muslim dalam sejarahnya melakukan perjuangan dan bersama elemen lain merumuskan konsitusi dasar Negara. Oleh karena itu apabila ada statemen bahwa Indonesia menganus system politik sekuler yang menafikan keberadaan agama adalah kurang tepat. Secara tekstual mungkin benar bahwa Islam tidak eksplisit tercantum dalam konstitusi, tetapi secara substansi dan prinsip-prinsip dasar, Islam menjiwai konstitusi Indonesia.

Demikian beberapa hal yang muncul dalam Diskusi Nasional dan Bedah Buku “Memahami Konstitusi, Memperkuat Demokrasi” yang digelar Pusat Studi Agama dan Kebudayaan (Pusaka) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Selasa (15/1). Hadir sebagai pembicara penulis buku “Syarah Konstitusi” KH. Masdar Farid Mas’udi, Pakar Hukum Pidana Noor Aziz Said, SH., MH, dan Pakar Hukum Islam Dr. Ridwan, M.Ag.

Masdar menjelaskan bahwa cita-cita politik Islam tidak tendensius menjadikan semua Negara di bumi ini sebagai Negara Islam dalam pengertian yang tekstualis, tetapi lebih bagaimana ajaran Islam yang humanis, toleran, moderat diadaptasi oleh setiap Negara. Melalui adaptasi nilai-nilai Islam ini, tujuan bernegara mewujudkan kemanusiaan bisa terwujud. “Islam berkeinginan mewujudkan Negara islami, bukan Negara Islam”, jelas Masdar.

Pembicara lain mengapresiasi upaya Masdar menyusun penjelasan (syarah) terhadap konstitusi Indonesia (UUD 1945). Upaya ini memperjelas kontribusi Islam terhadap Negara sekaligus member klarifikasi atas posisi Islam terhadap konsep nation-state yang oleh beberapa kalangan dianggap bersumber dari nilai dan prinsip di luar Islam.

Sentilan cukup tajam disampaikan Nur Aziz Said yang menyatakan konstruk hukum di Indonesia tidak cukup representative mewujudkan kemanusiaan. Hal ini karena hukum di Indonesia banyak diintervensi oleh kelompok tertentu terutama pemilik modal. Akibatnya, hukum di Indonesia bernuansa kapitalistik dan memihak kelompok kaya dan berkuasa. Dua kelompok inilah yang kemudian berkonspirasi secara jahat menistakan kemanusiaan kelompok miskin dan tidak berdaya. “Komunitas muslim harus lebih agresif untuk merubahnya’, tegas Said. (aqen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s